Diduga Merusak Lingkungan, HMI Badko Jakarta dan Jabar Akan Mengadakan Aksi Lanjutan

BOGOR - Bertahun-tahun Star Energy Geothermal Dinilai Hanya Merusak Lingkungan HMI Badko Jakarta dan Jabar Akan Mengadakan Aksi Lanjutan

Wildan Nugraha selaku Sekretaris umum Badko HMI Jakarta dan Jabar mengatakan bahwa, Star Energy Geothermal merupakan salah satu perusahaan Produksi Panas Bumi Terbesar di Indonesia yang telah beroperasi kurang lebih selama 20 tahun di bumi pertiwi,  

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Warga Sidareja Antusias Sambut Operasi Pasar

"SE ini kan perusahaan produksi panas bumi terbesar di indonesia, pada dasarnya kami melihat adanya ketimpangan sosial yang sangata signifikan dari masyarakat sekitar yang terdampak pada proses pengeboran/ drilling dan Fracking (hydraulic fracturing), yang ada di Wilayah Pamijahan Kabupaten bogor" ujar Wildan

"Berdasarkan Pengamatan serta kajian langsung terjun ke tataran masayarakat sekitar lokasi produksi tersebut, telah merasakan dampak yang berangsur-angsur memburuk setelah sekian tahun mendapatkan dampak tersebut", kata Wildan

Baca juga: Gabungan Mahasiswa Kampar Rencana Demo Kantor Kajari Kampar

Menurutnya Dari hasil kajian, Fracking atau (Hydraulic Fracturing) merupakan salah satu dampak yang langsung diterima oleh masyarakat sekitar merupakan Gempa Bumi Minor yang terus dirasakan oleh masyarakat sekitar Industri tersebut, ini merupakan salah satu dampak geografis yang semakin lama akan semakin memburuk jika tidak diberhentikan. 

Selain itu resiko tercemarnya air pun bisa dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar produksi karena hasil dari larutan hidrothermal seperti arsenik dll akan dapat mencemari secara langsung dan bertahap diwilayah terdampak. 

Baca juga: Wow...! HUT Pandeglang Diwarnai Aksi Sekelompok Mahasiswa Turun ke Jalan ?

"banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat sekitar selama SE beroprasi, apalagi kalau mulai pengeboran sumbur baru", ujarnya

Belum lagi tambahnya, masalah program Bonus Produksi yang masih belum merata dirasakan oleh seluruh masyarakat terdampak menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, serta lingkungan yang jika terus dibiarkan akan menjadi bom waktu di kemudian hari ini

Baca juga: Tanggapi 17 Juru Parkir, Kadishub Joni Feri Siap Akomodir Aspirasi 17 Juru Parkir Bukittinggi

"Bonus produksi haya jadi bancakan Oknum yang memiliki kekuasan saja biarpun sudah dibuat perbub/perdanya, tetapi dari segi pengawasannya tidak ada, apa lagi bicara dana CSR yang tidak jelas bagi masyarakat yang terdampak terkhusus di 4 Desa ring utama wilayah SE gunung salak", ucapnya

Melihat hal tersebut Maka Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Jakarta dan Jawa Barat akan melakukan aksi lanjutan di depan kantor Star Energy Pusat dengan menuntut kejelasan serta meminta tanggung jawab dari Perushaan Star Energy Geothermal dalam menangani berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat wilayah pamijahan Kabupaten Bogor. 

Baca juga: Demo Mahasiswa di Kota Cirebon Sempet Ricuh

Adapun tuntutan yang diminta oleh badan koordinasi HMI Jakarta-Jabar ialah

1. Mempertanyakan program CSR yang dilakukan oleh Star Energy Ltd. diwilayah Pamijahan Kabupaten Bogor yang terkena dampak langsung dari produksi tersebut

2. Kami mendesak kepada direksi Star Energy Geotehermal agar segera mengevaluasi kinerja produksi Star Energy di wilayah pamijahan tersebut karena warga terus merasakan dampak negatif dari pengeboran panas bumi, berupa gempa lokal dan kekeringan diwilayah tersebut sehingga berdampak secara Fisik, Sosial Maupun Ekonomi yang dimana wilayah tersebut ialah salah satu ladang panas bumi terbesar di dunia. Akan ironis jiga warga yang terdampak tidak mendapatkan perhatian setimpal dari adanya industri tersebut diwilayahnya

3. Berdasarkan hal tersebut kami meminta kejelasan secara komprehensif terkait Program CSR pada wilayah yang terdampak pada industri tersebut

4. Jika hal-hal diatas tidak terpenuhi maka kami meminta untuk Star Energy Geotehermal untuk menghentikan produksi di wilayah pamijahan dan segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar terciptanya kesejahteraan yang kongkret kepada seluruh masyarakat yang terdampak

Baca juga: Tuntutan AMPU Terkait TPP, DPRD Segera Memanggil TAPD Toraja Utara

"ini merupakan bentuk ikhtiar kami dalam memperjuangkan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh masyarakat sekitar yang terdampak" Tegas Wildan. ***