Kekosongan Tenaga Pengajar, Djohar Arifin Wanti-Wanti Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan

DELI SERDANG - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mewanti-wanti pemerintah jangan sampai membuat kebijakan yang tidak tepat dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Sebab, kebijakan yang ada seperti mengangkat guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menimbulkan permasalahan kekosongan tenaga pengajar di lembaga pendidikan swasta, yang merupakan tempat semula guru tersebut mengajar.

“Semua guru-guru itu lolos dalam tes, hendaknya ditempatkan di tempat awal, tempat asal. Sehingga mengganggu stabilitas pendidikan di sekolah-sekolah, di seluruh penjuru tanah air, ” tegas Djohar usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/6/2022). Ia mengaku, Komisi X DPR RI akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan guru dapat ditingkatkan maupun sarana prasarana dalam pelaksanaan pendidikannya.

Baca juga: Walikota Mataram Hadiri Gebyar PAUD Dan Dikmas Kota Mataram

Djohar menilai, rendahnya gaji guru honorer yang hanya berkisar Rp300.000 tersebut tidak manusiawi. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa dalam kunjungan Komisi X DPR RI ke Deli Serdang  tersebut, disampaikan bahwa berbagai program digalakkan Bupati dan pemerintah daerah guna memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif meski dengan segala keterbatasan. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap program-program yang saat ini tengah dijalankan Deli Serdang untuk pendidikan di sana dapat lebih kokoh.

“Oleh karena ini, kita mungkin akan bekerjasama dengan pemerintah pusat, Menteri Pendidikan, untuk mencari peluang peluang ‘apa yang bisa kita bantu untuk guru guru yang seperti ini’. Mereka belum lolos diterima tetapi aktivitas mereka (guru honorer) masih sangat sangat diperlukan bagi sekolah. Mungkin perlu adanya biaya biaya penelitian, tunjangan dan apa yang bisa kita berikan sehingga mereka mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan hidupnya, ” terang politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga: Ijazah di Tahan Oleh Pihak SDN 17 Way Khilau, Wali Murid : Kami Harus Bayar Rp. 150.000 Dulu

Di akhir, politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III ini pun berharap pandangan politik, regulasi, maupun kebijakan lainnya terhadap guru dapat bergerak ke yang lebih baik. “Nah itulah (saya mau lihat) orang orang bangganya jadi guru. Karena itulah perlu adanya undang-undang yang kuat untuk mem-backup guru-guru kita, sehingga profesi ini setara sejajar dengan aparat pemerintah lainnya seperti TNI, Polri, pemerintah daerah. Sehingga guru-guru berada posisi yang benar. Jadi ini perjuangan kita bersama, ” tutupnya. (hal/sf)