Kepala Bakamla RI Pimpin Rapat Penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029

Jakarta - Bakamla RI mengadakan rapat penting sebagai bentuk pendekatan top down proses perencanaan Bakamla RI dan sebagai sarana penyampaian Direktif Kebijakan Kepala Bakamla RI. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., dan dihadiri oleh para pejabat tinggi Bakamla RI, serta perwakilan dari berbagai unit kerja terkait. Rapat berlangsung secara daring dan luring di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI, Jakarta, Kamis (15/08/2024).

 

Baca juga: Koramil 1405-07/Tanete Rilau Bantu Warga Terdampak Abrasi di Desa Paopao

Acara dimulai dengan paparan Laporan Kesiapan Penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Bakamla RI untuk periode 2025-2029 yang disampaikan oleh Deputi Jakstra Bakamla RI Laksda TNI Dr. Gregorius Agung W.D., M.Tr.Han., dilanjutkan dengan Penyampaian Direktif Kepala Bakamla RI.

Baca juga: Ketua KCK Kodim 1421 Pangkep dr Firny Lestari Gelar Serbuan Vaksinasi di Desa Panaikang

Kepala Bakamla RI menekankan pentingnya penyusunan Renstra yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan situasi keamanan laut nasional dan global. Beliau juga menyampaikan arahan mengenai prioritas strategis yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan, dengan fokus pada penguatan pengawasan wilayah perairan Indonesia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi terkini.

 

Baca juga: Hari Juang TNI-AD Tahun 2021, Kodim 0421/Lampung Selatan Bakti Sosial Donor Darah

Rapat ini juga menjadi forum diskusi untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Bakamla RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan. Para peserta rapat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan rancangan awal Renstra Bakamla RI.

 

Baca juga: Peduli Korban Letusan Semeru, Kodim 0802/Ponorogo Droping Bantuan

Hasil dari rapat ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Bakamla RI 2025-2029 yang akan dituangkan dalam dokumen resmi dan menjadi panduan operasional dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia di masa depan. (Humas Bakamla RI)