Pembangun IKN, Organisasi Kaltim Serap Aspirasi Masyarakat

SAMARINDA-  Ormas-ormas Kaltim banyak menampung aspirasi masyarakat dalam rangka  menjalankan fungsi sebagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan meskipun Otorita Ibu Kota Negarq (OIKN) sendiri belum maksimal dalam  sosialisasi dan pendekatan kepada organisasi di Kaltim sehingga aspirasinya belum tersampaikan. 

Demikian disampaikan oleh Bendahara Umum Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu/GRKB, Erly Sopiansyah,  di Samarinda beberapa hari lalu. Kamis, ( 23/02/23). 

Baca juga: Aliansi Umat Islam Minangkabau Minta Copot Menag Yaqut

"Kami berharap terhadap pemerintah pusat dan terutama kepada Pak Bambang sebagai pemimpin OIKN bahwa harus ada kebijakan untuk memprioritas  masyarakat Kaltim. Jangan hanya sekedar untuk kepengurusan saja, tetapi dalam menjalankan tugas pembangunannya masyarakat Kaltim tidak dilibatkan.", ungkapnya 

" Masyarakat Kaltim ini akan kecewa jika tidak dipikirkan, tidak diperhatikan sebagai tuan rumah, sekali lagi harus ada pendekatan khusus bagi mereka yang tinggal disini, terutama yang diwakili ormas dan LSM disini." Ujar tokoh pemuda ini. 

Baca juga: KONKORCAB PKC PMII XIX Sumsel versi Lubuk Linggau Ilegal

Erly menambahkan, meskipun dalam hal ganti rugi tanah masyarakat menolak karena harganya tidak umum, namun masyarakat lokal  mendukung penuh pembangunan IKN. 

" Pemerintah harus segera mengakomodir permasalahan tanah ini secepatnya dan juga diharapkan tidak ada mafia tanah pada proses ini sehingga tidak terjadi konflik dengan warga, " Pungkasnya. 

Baca juga: Tokoh dan Kiyai Baksel Kirim Perwakilan Laporkan Warung Remang-remang di Pulomanuk

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata
Mengatakan ada beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. 

“Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi, ini yang akan kita kembangkan di kawasan Ibu Kota Negara. Sektor-sektor ini akan menarik penduduk baru ke sana karena dalam urbanisasi, masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru", ungkap Rudy dalam  Dialog Nasional VII Pemindahan Ibu Kota Negara: “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” pada Selasa (25/02/2020) lalu, di Balai Purnomo Prawiro Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat 

Baca juga: Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Cirebon Gruduk Gedung DPRD Kota Cirebon

Pemerintah  juga akan mempersiapkan masyarakat setempat supaya bisa berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara. 

"  Ini akan menyerap tenaga kerja yang signifikan, belum lagi saat nanti Ibu Kota Negara sudah berkembang akan ada demand-demand baru yang cukup signifikan dari sisi pertanian, ekonomi kecil menengah, dan lainnya, ” jelas Deputi Rudy.  ***

Baca juga: Mayoritas Nelayan Tradisional Desa Labuhan Lombok Keluhkan Keberadaan Tambak Udang di Desanya