Peneliti Makara Insight: Cegah Hoaks dan Politik Identitas Guna Pemilu yang Damai dan Demokratis

JAKARTA - Mengatasi bahaya hoaks dan politik identitas, serta antisipasi terhadap gerakan people power, merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam sebuah negara.

Mencegah bahaya hoaks dan politik identitas yang sering digunakan untuk memicu gerakan "People Power" adalah suatu tugas penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial dalam sebuah masyarakat.

Baca juga: PP Wong Kito Yakin Dukung Erick Thohir Jadi Capres 2024

Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Makara Insight Satya Aji dalam sebuah podcast yang bertajuk ”cegah bahaya hoax dan politik identitas guna antisipasi gerakan ’people power’ tolak pemilu” pada kamis (14/9/2023).

Menurutnya, dalam mengantisipasi bahaya hoax dan politik identitas hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat. 

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Putri Dakka Gabung di Partai NasDem

Selain itu, mendorong dialog dan diskusi yang terbuka juga merupakan hal penting dalam mencegah hoax dan politik identitas. Ia juga menyebutkan untuk meningkatakan budaya toleransi terhadap perbedaan pendapat.

”Pertama, meningkatkan literasi media dan informasi di kalangan masyarakat untuk membantu mereka mengenali hoaks dan informasi palsu. Kedua, Mengedukasi masyarakat tentang politik identitas dan bagaimana strategi tersebut digunakan untuk memecah belah masyarakat, ” ujarnya.

Baca juga: KAHMI Liat Ada Kesamaan Agenda Paser MAS Dengan Visi KAHMI

”ketiga, Mendorong dialog dan diskusi yang lebih terbuka antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan politik dan identitas. keempat, Mendorong budaya toleransi, penghormatan, dan pemahaman terhadap perbedaan, ” lanjutnya.

Selain itu, peneliti Makara Insight menyebutkan bahwa Politik identitas merujuk pada penggunaan identitas sosial, seperti ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau keanggotaan kelompok tertentu sebagai alat untuk mencapai tujuan politik.

Baca juga: Panitia Khusus VI DPRD Usulkan Raperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah untuk Ditetapkan Jadi Perda

Politik identitas dapat memiliki dampak yang kompleks dalam politik dan masyarakat. Sementara itu bisa digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan, penggunaannya yang ekstrem atau manipulatif juga bisa mengancam stabilitas politik dan sosial.

Untuk itu, ia menekankan akan pentingnya membuka ruang dialog yang sehat dan berpartisipasi politik dengan mengedepankan unsur demokratis.

Baca juga: KPU Luwu Utara Gelar Sosialisasi JDIH

”Penting untuk mengkaji dengan kritis dan berpartisipasi dalam dialog politik yang sehat untuk memahami dampak politik identitas dan mencari solusi yang mendukung kesetaraan, keadilan, dan rekonsiliasi, ” katanya.

”kemudian Meningkatkan pendidikan politik dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat agar mereka dapat lebih memahami proses politik dan konsekuensi dari tindakan politik, ” imbuhnya.***