Pokja Papua: Clean Governance Guna Pembangunan Papua Yang Bebas Korupsi

JAKARTA - Pemberantasan korupsi merupakan bagian utama terciptanya tata kelola  pemerintahan dan bentuk penegakkan hukum untuk terciptanya clean governance di Papua. 

Demikian disampaikan ketua Kelompok Kerja/ Pokja Papua Lentera Research Institute, Adib Hermawan, S.Sos., M.Han, di Jakarta, Minggu ( 2/10/2022). 

Baca juga: GP 1 Kaltim, KSU Rinjani dan SPNI Deklarasi Mendesak Percepatan Pengesahan UU IKN

"Pemberantasan korupsi merupakan bagian utama untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Misalnya proses hukum dan panggilan KPK kepada Gubernur Lukas Enembe terkait dugaan korupsi dan gratifikasi merupakan bentuk penegakan hukum untuk tercapainya clean governance di Papua, " ungkapnya. 

Adib menambahkan, fokus pemerintah saat ini ialah melakukan percepatan pembangunan di Papua. Ia menilai dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Lukas Enembe sangat kontra produktif dengan penerapan good governance di Papua. 

Baca juga: Petugas Gabungan TNI-Polri dan Intansi Terkait Gelar Razia Operasi Kendarasn Tidak Melakukan Daftar Ulang di Wilayah Kabupayen Pangandaran

Temuan PPATK terkait aliran dana 560 milyar dan beberapa temuan lainnya, apabila terbukti benar seperti itu, maka tidak selaras dengan program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Papua. 

Ia juga menyoroti efektivitas pengelolaan dana otsus Provinsi Papua selama ini. Karena tampak kontra produktif dengan misi pemerintah pusat untuk memajukan pembangunan Papua secara berkelanjutan. 

Baca juga: Perkuat Sinyal di Area Blank Spot, Bupati Sukabumi Terima Kunjungan Indosat

“Kalau kita lihat data BPS, 26 persen lebih masyarakat Papua hidup dibawah garis kemiskinan. Ini presentase tertinggi dibanding wilayah lain. Ini memberikan pertanyaan besar bagi kita, terkait bagaimana efektivitas pengelolaan dana otsus selama ini.
Bahwa kemudian selama ini terjadi pembangunan infrastruktur secara masif di Papua, itu merupakan proyek percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, ” katanya lagi. 

Adib memandang, KPK berperan penting untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Penerapan prinsip penegakan hukum yang tidak pandang bulu ia nilai harus dikedepankan. 

Baca juga: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Buka Rakornis TP. PKK Kabupaten Asahan

“Saya melihat KPK disini memainkan perannya sebagai instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Juga untuk mendukung percepatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik di tanah Papua, ” tutupnya. ( RM)