Puan Maharani: Satgas Perlindungan Data Harus Bisa Selesaikan Semua Kasus Kebocoran Data

JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibuat pemerintah dapat menyelesaikan masalah kebocoran data dan kejahatan siber secara menyeluruh. Menurutnya, kasus kebocoran data bukan hanya dari fenomena Bjorka semata. Bahkan, kasus kebocoran data di Indonesia sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir.

“Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/ lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh. Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya, ” kata Puan dalam keterangan persnya kepada Media, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Tangkap Pelaku Pencurian dalam Toko, Kapolres Asahan Ingatkan 2 Pelaku Lagi Segera Menyerahkan Diri

Seperti diketahui, hacker yang mengatasnamakan Bjorka telah membocorkan  data milik sejumlah instansi dan pejabat negara. Mulai dari data yang diklaim dari proses registrasi kartu SIM Card, situs Komisi Pemilihan Umum, hingga surat-menyurat milik Presiden. “Masalah kebocoran data sebenarnya kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan, ” ucap Puan.

Untuk itu, DPR RI mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. Mengingat, kata Puan, data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi. “Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat, ” tegas Puan.

Baca juga: Investasi Bodong Kembali Menelan Korban, Emak-emak Cantik Korban Investasi Lapor ke Mapolresta Banyuwangi

Puan pun menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) triwulan III-2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak mengalami peretasan data. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Indonesia mengalami 12, 7 juta aksi peretasan.

“Data kesehatan masyarakat tersebar, belum lagi kebocoran informasi pribadi yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk mereka. Ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat, ” ujar Puan.

Baca juga: Tekab 308 Polres Way Kanan Berhasil Lumpuhkan DPO Pelaku Curas Sepeda Motor

Mantan Menko PMK itu mengatakan, kejahatan siber juga menyerang instansi maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) swasta. Oleh karena itu, Puan meminta Pemerintah memberi perlindungan keamanan bagi semua pihak.

“DPR berharap, investigasi menyeluruh bisa menemukan kementerian/lembaga, maupun instansi yang selama ini sering mendapat serangan siber dan/atau rentan diretas. Dengan begitu ada evaluasi yang kemudian dapat dilakukan peningkatan sistem dan upaya pencegahan serangan kejahatan siber, ” ungkapnya.

Baca juga: Satu Orang Pencuri Uang Dalam Laci Toko Bangunan di Desa Buniayu Tertangkap Satu Masih DPO

Cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut juga kembali mengingatkan pentingnya dilakukan audit sistem keamanan siber negara. Hal ini mengingat kasus kebocoran data dan serangan siber terus menerus terjadi. “Dan tentunyu harus dibangun sistem keamanan siber yang lebih canggih lagi, termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi yang mumpuni, ” tuturnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu memastikan, DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah kebocoran data. Apalagi Satgas Perlindungan Data yang dibuat Pemerintah sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mengamanatkan dibentuknya lembaga otoritas perlindungan data pribadi.

Baca juga: Oknum JS Kelola THM Eks Ferrari di Kota Siantar, Sebulan Beraktifitas Berbagi Amplop

“Melalui Komisi I yang juga akan membentuk panitia kerja (Panja) Kebocoran Data, DPR RI akan terus mengawal persoalan kebocoran data yang terjadi. Dan DPR RI berkomitmen melindungi data pribadi masyarakat melalui RUU PDP yang sebentar lagi akan disahkan, ” pungkas Puan. (ann/sf)