Said Abdullah: Penyaluran Subsidi BBM Bisa Manfaatkan Data Korlantas

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar penyaluran subsidi BBM yang dilakukan Pertamina bekerja sama dengan Korlantas Polri. Said menilai akan lebih efisien jika Pertamina menggunakan data dari Korlantas Polri karena semua data pemilik kendaraan bermotor ada di Korlantas Polri.

 

Baca juga: Petugas UPTD ALKAL/PJU Kota Pariaman Perbaiki Lampu Jalan yang Rusak

“Penyaluran subsidi BBM yang dilakukan oleh Pertamina harus bekerja sama dengan Korlantas Polri. Semua data pemilik kendaraan bermotor ada di Korlantas Polri, sehingga Pertamina tidak perlu mengeluarkan anggaran baru membuat aplikasi Pertamina untuk melakukan pendataan pemilik kendaraan yang membeli Pertalite dan solar. Langkah ini juga akan menghemat anggaran Pertamina, " kata Said melalui keterangan persnya, baru-baru ini. 

 

Baca juga: Promo Ramadhan Berkah dan Lebaran Ceria dari PLN, Cek di Aplikasi PLN Mobile Sekarang

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, berdasarkan data Korlantas Polri nantinya akan ketahuan siapa saja pemilik kendaraan yang dinilai berhak mendapatkan subsidi BBM. “Tetapkan saja berdasarkan data Korlantas Polri, yang berhak menerima Pertalite dan solar adalah pemilik sepeda motor 250 cc ke bawah dan pemilik kendaraan umum (angkutan, truk, bus, taksi konvensional maupun online, dan lainnya), " katanya.

 

Baca juga: PLN Bengkalis Jaga Keandalan Selama Ramadhan dan Idul Fitri Siagakan Personil 24 jam

Said menilai, dengan melakukan cara tersebut, pemerintah dinilai dapat menghemat anggaran yang kemudian dapat dialihkan untuk menambah anggaran ke program lainnya. Misalnya dapat dialihkan untuk menambah anggaran program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, bantuan modal usaha mikro, Kartu Prakerja, bantuan keluarga harapan dan sebagainya.

 

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Seriusi Regulasi Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan

“Agar manfaat APBN sebagai pelindung sosial menghadapi tekanan eksternal terlihat nyata dan efektif. Dengan demikian, subsidi akan lebih tepat waktu, tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan rentan miskin, serta akan lebih berdaya secara ekonomi, " ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur XI itu. Said mengatakan, tidak ada skema penambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi BBM.

 

Baca juga: PT PLN Bayar Tanah Terlintas Jalur Right Of Way Pembangunan Transmisi SUTT Malingping - Bayah

Oleh sebab itu, Said mengatakan, pemerintah harus menyegerakan perubahan harga dan reformulasi penyaluran subsidi BBM. "Dengan perubahan ini otomatis pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi dan kompensasi BBM. Sebab bila hanya menaikkan harga subsidi saja tidak cukup mengontrol konsumsi BBM. Kontrol subsidi BBM hanya bisa dilakukan dengan mengubah sasaran penerima subsidi BBM yang selama ini justru dinikmati oleh sebagian besar kelompok yang secara ekonomi mampu, " tuturnya. (rnm/sf)